Perusahaan Australia Mau investasi Rp 36 T di RI, Buat Apa Ya?

Perusahaan Australia Mau investasi Rp 36 T di RI, Buat Apa Ya?

Sebuah perusahaan yang bergerak di tenaga listrik dari Australia yaitu Sun Cable akan berinvestasi di Indonesia sebesar 36,7 triliun rupiah untuk sebuah proyek, hal tersebut dikonfirmasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan Selaku Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Pertama tama saya sangat senang saat mengetahui bahwa Sun Cable akan berinvestasi di Indonesia dengan nilai lebih dari US$ 2 miliar. Proyek ini nantinya juga akan menjadi penghubung antara kabel dari Australia ke Singapura. Investasi ini juga menjadi salah satu bukti kalau Indonesia juga merupakan mitra yang terpercaya serta bisa menjadi lokasi investasi yang cukupp strategis untuk komunitas internasional,” ucap Luhut didalam konferensi pers Australia – Asia Power Link Investment Announcement secara virtual pada hari Kamis 23 September 2021.

Tak hanya investasi, Sub Cable juga dikabarkan akan melakukan transfer ilmu di bidang energi terbarukann, nantinya proyek yang digalang oleh Sun Cable juga akan dilakukan dalam rangka menurunkan emisi karbon di kawasan benua Asia.

“Komitmen dari Sun Cable yang mau mentransfer ilmu pengetahuan mereka demi mendukung pengembangan energi terbarukan bersama dengan kampus kamppus seperti Institut Pertanian Bogor serta Institut Teknologi 10 November dan juga memberikan beasiswa ini bisa membantu mendorong inovasi di bidang energi terbarukan di masa depan nantinya” tutur Luhut.

David Griffin yang juga merupakan CEO dari Sun Cable berkata bahwa nilai investasi yang besar tersebut meliputi invetasi langsung sebesar 530 juta us dollar hingga 1 millar us dollar, selain itu terdapat 1,58 us dollar yang diberikan untuk biaya operasional selama proyek tersebut berjalan.

“Selama instalasi proyek ini, ditambah dengan adanya suntikan investasi US$ 1,58 miliar untuk biaya operasional selama jangka waktu proyek,” beber David Griffin.

Ia juga mengatakan bahwa dalam investasi kabel listrik bawah laut, Sun Cable sudah mematuhi alur sebagaimana peraturan yang tertuang dalam Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 yang membahas tentang alur pipa dan/atau kabel bawah laut.

David berharap Sun Cable nantinya bisa menjadi rekan kerja Indonesia dengan jangka waktu yang panjang, pihak perusahaannya juga sedang berencana untuk memperluas kerja sama dengan pemerintah khususnya provinsi yang ada di RI.

“Sun Cable juga memberikan hatapannya agar nanti bisa menjadi rekan jangka panjang di Indonesia, serta memberikan kontribusi yang besar pada bidang ekonomi. Kami juga sangat berterima kasih kepada bapak Menteri Luhut, Kemenko Marves KKP, Hubla, Pushidrosal serta instansi lainnya yang ada di Indonesia atas dukungan terhadap proyek AAPowerLink,” tuturnya.

“Sun Cable juga berharap dapat melanjutkan keterlibatannya dalam hal yang positif dengan Pemerintah dan provinsi-provinsi setempat, sementara kami bekerjasama untuk memaksimalkan manfaat ke seluruh Indonesia,” tutup David Griffin.

Disisi lain, adanya investasi ini diyakini akan membantu membuat peningkatan pada kinerja Indonesia sebagai negara utama di Asean yang bisa meraih target penurunan emisi karbon. “ASEAN sendiri punya target 23% bauran energi dari sektor energi terbarukan,” tutupnya. Selain itu juga banyak para investor yang ingin juga berinvestasi di MOJOBET89 yang merupakan situs judi slot online yang memudahkan para membernya untuk melakukan login SLOT777 dengan menggunakan link alternatif yang dapat diakses tanpa VPN.

Tarif Ekspor Barang ke Negara Ini Nol Rupiah Loh!

Tarif Ekspor Barang ke Negara Ini Nol Rupiah Loh!

Masalah yang terjadi pada UMKM yang inginn mengekspor barang keluar negeri adalah masalah tarif masuk ke negara tujuan ataupun tarif transportasi.

Menjawab permasalahan tersebut, Wamendag yaitu Jerry Siamboga mengatkana bahwa saat ini pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya perjanjian perdagangan Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan saat sedang melakukan sosialiasi hasil perundingan perdagangan internasional Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement di Cirebon.

IE-CEPA sendiri merupakan kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh indonesia dan kelompok negara EFTA yang diisi oleh negara seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan juga Swiss.

“Ada 23 perjanjian dagang yang sudah di signing, yang sudah masuk dalam tahap gratifikasi dan tahap implementasi salah satunya adalah IE-CEPA,” kata Jerry dalam acara yang digelar secara virtual, Kamis 16 September 2021.

Jerry juga menambahkan, terdapat banyak manfaat atau keuntungan yang bisa diraih dengan menggunakan perjanjian tersebut, salah satunya adalah efisiensi biaya masuk ke dalam negara yang sudah disebutkan sebelumnya.

“Tarif bea masuk ke negara EFTA ada 4 negara yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. kurang lebih mencapai 8 ribu produk barang-barang dari kita ekspor ke sana tarifnya nol. Efisiensi dari segi cost, efisiensi dari segi pembiayaan dan tentunya practicality dari sisi pelaku usaha,” jelasnya.

Ia mengatakan, moment tersebut harusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha UMKM, Jerry juga menceritakan sekilas mengenai perjalanan IE-CEPA yang pada saat itu dimulai tahun 2005 dan baru mendapatkan kesepakatan di tahun 2018.

Tak hanya sampai situ, dalam waktu 2019 hingga 2021 untuk masuk dalam proses pengesahan di Indonesia, April 2021, DPR meratifikasi IE-CEPA lewat peraturan Perpu.

Upaya pemerintah ini tergolong cukup lama untuk bisa menyediakan fasilitas perdangan yang diharapkan akan memberikan sejumlah benefit bagi para pelaklu usaha dalam negeri, sehingga akan berdampak pada ekspor Indonesia.

“Perjanjian dagang itu tidak selalu cepat prosesnya. Tapi salah satu tupoksi Kemendag adalah mempercepat penyelesaian perjanjian dagang,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan tentang perkembangan dari neraca perdagangan Indonesia hingga bulan Agustus 2021 yang bisa mencetak surplus sebesar 4,74 miliar US Dollar.

Tentunya angka tersebut merupakan yang tersebesar dalam 10 tahun terakhir sejarah Indonesia “Ini artinya, ekspor kita lebih besar dari pada impor dan ini data dari BPS yang kredibel, independen, objektif, dan valid,” kata dia.

Adapun surplus dagang kumulatif Januari-Agustus 2021 tercatat sebesar US$ 19,17 miliar. Pihaknya menilai, angka surplus itu cukup besar dan patut disyukuri karena bisa dicapai meski dalam kondisi pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu, ini semua dalam rangka menjadikan RI sebagai bangsa yang mengekspor dan ini kenyataan dan akan terus kita lakukan. Penting bagi kita semua gimana cara meningkatkan ekspor, gimana cara ekspor dan negara mana, serta barang apa,” pungkasnya.

Pelabuhan Merak Bakauheni Jadi Pilot Project Penyedia Promosi UMKM

Pelabuhan Merak Bakauheni Jadi Pilot Project Penyedia Promosi UMKM

Saat ini PT. ASDP Indonesia Ferry sudah menyediakan lebih dari 30 persen lahan yang bisa digunakan untuk tempat promosi usaha mikro pada Pelabuhan Merak Bakauheni.

Hal ini dilakukan unutk menjadi pilot project dalam penyediaan tempat promosi serta tempat pengembangan UMKM yang berdasarkan PP No.7 Tahun 2021.

“PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola Pelabuhan Merak, akan menjadikan Pelabuhan Merak Bakauheni sebagai salah salah satu usulan pilot project dalam implementasi mandat PP 7 Tahun 2021 khususnya penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil,” kata Deputi Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba dalam keterangan tertulis, Kamis 16 September 2021.

Saat sedang meninjau persiapan dari Pelabuhan Merak tersebut, Hanung menyebutkan bahwa PP No.7 Tahun 2021 tersebut bertujuan untuk membuat koprasi serta meningkatkan daya saing dari UMKM, mengingat hampir 99 persen UMKM adalah usaha mikro.

Sektor usaha ini harus didorong agar mendapatkan tempat serta menjadi naik kelas sehingga porsi dari usaha kecil dan menengah ini bisa menjadi besar suatu saat nanti.

Dalam kunjungan tersebut Kemenkop UKM serta PT ASDP Indonesia Ferry sepakat untuk menjalin kerjasama untuk membantu memberikan informasi jasa serta produk yang dibutuhkan untuk membantuk kurasi produk dari UMKM serta membantu display produk UMKM unggulan.

“Kerja sama dengan ASDP sangat strategis. Mereka mmepunyai beratus – ratus pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai ruang promosi bagi para pelaku UMKM. Di Pelabuhan Merak saja, setiap hari ada lalu lintas sebanyak 26.000 orang. Kerja sama ini bukanlah CSR namun merupakan bisnis yang saling menguntungkan diantara ASDP dan UMKM. Pemerintah dalam hal ini akan mendukung peningkatan kompetensi UMKM,” ucap Hanung.

Selain itu, Ferry Febrizal Efendi mengatakan bahwa mereka sudah menyediakan alokasi tempat yang nantinya bisa digunakan untuk tempat berusaha bagi para pelaku UMKM lebih dari 30 persen, dan saat ini sudah mencapai lebih dari 39 persen, angka tersebut tentu sudah melebihi yang tertuanng di PP No.7 Tahun 2021.

“Kami menyatakan bahwa UMKM merupakan partner kerja sama kami, karena kami melihat kegiatan bisnis para pelaku UMKM sangat memberikan potensi, Kami berharap sinergi terhadap program kali ini bisa terus ditingkatkan sesuai dengan arahan pemerintah,” kata Febrizal.

Pelabuhan-pelabuhan di bawah PT ASDP termasuk Terminal Terpadi Merak dan Bakauheni Harbour City tentunya juga akan menyediakan sentra UMKM untuk mendukung misi tercapainya UMKM naik kelas.

PT ASDP Indonesia Ferry juga akan mengalokasikan sebagian area yang digunakan oleh UMK pada dermaga Reguler Merak dan Terpadu merak dengan berbagai jenis usaha yang akan berdiri seperti rumah makan, souvenir dan lain-lainn.

“Kami juga mendorong agar bisa segera terbentuk koperasi yang dibuat dengan tujuan untuk pengelola tempat promosi serta pengembangan usaha bagi UMK secara profesional,” ungkap Hanung.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga sebenarnya sudah mendukung UMK dengan program BPUM serta KUR. Penyaluran KUR sejak tanggal 5 september 2021 ini menggapai angka Rp 177,71 triliun atau sebesar 70,06% dari target Rp 253,6 triliun.

Penumpang Ferry Turun Drastis Imbas Pandemi

Penumpang Ferry Turun Drastis Imbas Pandemi

Saat ini seluruh dunia masih dilanda oleh pandemic yang disebabkan oleh COVID-19, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor logistik.

Sektok logistik sendiri adlaah salah satu penopang utama dalam BUMN dalam hal ini adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Sektor ferry ini masih tergolong sepi karena adanya penerapan peraturan dari pemerintah yaitu PSBB dan PPKM.

Ira Puspadewi selaku Dirut PT ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa dari tahun 2020 tren penumpang yang menggunakan kapal ferry ini mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum kasus COVID-19 melanda Indonesia.

beberapa pemicunya disebabkan oleh pemerintah yang menerapkan PSBB dan bahkan sempat menutup layanan untuk penumpang secar atotal pada masa covid-19 diawal tahun 2020.

Tentunya penutupan tersebut berdampak pada penurunan mobilitas dari masyrakat. Selain itu masyarakat sekarang juga lebih memilih untuk bermain judi IDN Poker Terbaru dirumah daripada keluar rumah.

“Namun, untuk layanan sektor logistik masih beroperasi normal, sehingga ASDP tetap melayani secara penuh truk logistik yang membawa barang kebutuhan untuk tetap menjaga pasokan di daerah tetap stabil. Layanan sektor logistik inilah yang masih menopang produksi penyeberangan ASDP selama pandemi Covid-19,” tutur Ira dalam keterangan resminya, Kamis 23 September 2021.

Data mencatat bahwa ASDP hanya melayani sekitar 3,23 juta kendaraan logistik pada periode januari hingga juli 2021, atau angka tersebut naik sekitar 13.3 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 yang hanya sebesar 2,80 juta koendaraan logistik yang terdiri dari beberapa golongan.

Sedangkan untuk barang sendiri, pencapaian pada semester 1 2021, pihak ASDP mengatkana bahwa mereka berhasil mengangkut hingga 465 ribu ton yang mencapai 82 persen dari target RKAP 20-21 sebanyak 565 ribu tonn barag dan naik sekitar 18 persen dari realisasi periode yang sama di tahun 2020.

Selain itu, ASDP juga berhasil membukukan laba sebesar 156 mililar rupiah atau mencapai 474 persen dari target RKAP 2021 sebesar 32 milillar dan mecnapai 289 persen apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun 2020.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan bermutu prima kepada seluruh stakeholder, terutama pengguna jasa penyeberangan dan pelabuhan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Kami tetap memastikan penerapan protokol kesehatan di pelabuhan dan kapal juga ditingkatkan dan dilaksanakan secara ketat sesuai prosedur yang berlaku. Keselamatan, kesehatan dan kenyamanan seluruh pengguna jasa maupun petugas ASDP menjadi prioritas utama kami,” tutur Ira.

Ditahun 2021 ini, ASDP akan menargetkan bahwa mereka bisa meraih total pendapatan sebsar 3,8 triliun rupiah dengan capaian laba bersih yang diraih sebesar 111,24 miliar rupiah.

Ada pula produksi penyebrangan di tahun ini, ASDP membidik target penumpang yang dilayani sebanyak 5,9 juta orang, kendaraan roda 2 dan 3 sebanyak 3,3 juta unit, kendaraan roda 4 sebanyak 2,9 juta unit dan total barang yang diangkut sebanyak 1,2 juta ton.

Manajemen pun terus berupaya untuk menjaga stabilitas bisnis di masa Covid-19 ini dengan melakukan efisiensi dan memprioritaskan program yang mendatangkan profit.

Salah satu komitmen, ASDP terus mengakselerasi digitalisasi penyeberangan melalui layanan online ticketing Ferizy yang telah berlaku di 4 pelabuhan utama yakni Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk, serta penerapan metode pembayaran non tunai (cashless) dengan kartu uang elektronik, virtual account dan dompet elektronik yang penerapannya di lebih dari 20 pelabuhan ASDP telah mencapai 100 persen.

Apa Yang Terjadi Jika AS Gagal Bayar Utang?

Apa Yang Terjadi Jika AS Gagal Bayar Utang?

Saat ini AS sedang dilanda hutang negara dengan jumlah yang sangat besar, hal tersebut membuat negara tersebut tidak sanggup membayar per bulan Oktober.

Bahkan karena hal tersebut, pemerintah AS mengatkan bahwa mereka bisa jika kehabisan uang jika harus digunnakan untuk melakukan pembayaran utang tersebut.

Menurut data yang dikeluarkan datalab.usapending.gov mencatat bahwa total utang yang dimiliki AS mencapai 26,95 trilius US Dollar attau setara dengan 384.03 ribu trilliun rupiah.

Hal tersebut diperparah dengan dampak yang terjadi apabila negara yang dijuluki Paman Sam tersebut gagal bayar, Mark Zandi menungkapkan akan muncul bencana baru yang melanda perekonomian AS yang saat ini sedang tahap pemulihan.

“Ini adalah bencana keuangan yang sangat besar,” kata Zandi. Gagal bayar utang ini juga nantinya akan menjerumuskan AS ke jurang resesi baru yang lebih dalam.

Efek yang paling terasa apabila kejadian tersebut terjadi adalah nasib dari 6 juta orang yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Hal tersebut membuat angka pengangurann bisa mencapai 9 persen.

Apa yang akan terjadi apabila utang AS tidak sanggup dibayar?, maka akan menciptakan juga dampak negatif kehanncuran di pasar keuangan serta membuat harga dari saham terganggu.

MenKeu AS yaitu Janet Yellen sudah mengatakan ia telah menyampaikann peringatan mengenai kondisi yang dibilang sangat gawat ini serta meminta seluruh parlemen untuk meningkatkann batas utang.

Namun hingga saat ini, justru perdebatan yang tidak ada ujungnya terus terjadi. Dimana partai republik menolak permintaan dari MenKeu dengan lasan khawatir dengan pengeluaran pemerintah AS itu sendiri.

Jika Kongres gagal meningkatkan pagu uang dan MenKeu gagal membayar utang tersebut, maka pasar akan bereaksi buruh dan kejadian resesi seperti tahunn 2008 bisa terjadi kembali.

Dampak buruk tidak hanya sampai disitu, masih ada skenario paling burung yaitu apabila parlemenn tidak meningkatkan plafon utang dan masih terjadi kebuntuan, maka hal tersebut akan memaksa pemrintah AS menunda bantuan stimulus.

AS yang terancam tidak mampu membayar utang ini akan menimbulkan kerugian di berbagai sektor. AS sebagai negara adidaya merupakan mitra dagang dari banyak negara, salah satunya adalah Indonesia. Lantas hal buruk apa yang akan menimpa Indonesia?

Piter Abdullah selaku direktur dari CORE Indonesia mengatakan bahwa jika hal tersebut terjadi memang dampaknya tidak langsung dirasakan oleh Indonesia, ia juga menambahkan apabila AS gagal membayar maka akan terjadi guncangan hebat pada ekonomi global.

Dari hal tersebut nantinya akan berdampak kepada negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, ia menambahkan bahwa Indonesia juga tidak memiliki terlalu banyak surat hutang yanng diterbitkan oleh AS, dan bahkan tidak punya.

Piter menyebut, jika AS gagal bayar maka harga surat utang yang dimiliki oleh banyak negara seperti China dan Jepang ini harganya akan jatuh.

“Nah surat utang pemerintah AS itu akan jadi junk bond kalau gagal bayar. Semua negara yang pegang akan melepas, ini membuat harga akan semakin jatuh dan pasti memukul ekonomi AS,” jelas dia saat dihubungi detikcom, Kamis 23 September 2021.

Industri Kembali Beroperasi 100%, Bagaimana Cara Kerjanya?

Industri Kembali Beroperasi 100%, Bagaimana Cara Kerjanya?

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan seluruh industri atau pabrik baik yang esensial dan non esensial bisa kembali beroperasi 100%.

Hal ini menjadi bagian dari pelonggaran yang dilakukan secara gradual seiring dengan perkembangan penanganan kasus Covid – 19 terkini.

“Seluruh industri/pabrik baik orientasi domestik non esensial dan esensial dapat beroperasi 100%. Staff dibagi minimal 2 shift selama memperoleh rekomendasi Kementerian Perindustrian dan menggunakan QR code PeduliLindungi,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 30 Agustus 2021.

Luhut berkata, mulai minggu depan industri juga diwajibakan menggunakan QR Code Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap kegiatan perkantoran.

“Untuk sementara diwajibkan menggunakan qr code PeduliLindungi mulai 7 September minggu depan,” katanya.

Selain itu, pelonggaran lain yang dilakukan pada masa wilayah aglomerasi PPKM level 3 Jawa Bali adalah kapasitas makan di tempat di mal / restoran menjadi 50%. Jam operasional mal juga diperpanjang menjadi hingga jam 9 malam.

“Kemudian akan dilakukan uji coba untuk 1.000 outlet restoran di luar mal, dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang,” kata Luhut.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek tetap berada di level 3 hingga tanggal 6 September 2021 mendatang.

Jabodetabek bersama dengan wilayah Bandung Raya, Solo Raya, Surabaya, dan Malang Raya. Penyesuaian kegiatan pembatasan pada pelaksanaan PPKM Jawa Bali kembali diberlakukan pada periode 31 Agustus hingga 6 September 2021 mendatang.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakn, untuk kegiatan dine in atau makan di tempat di mal dilakukan pelonggaran dengan menambah kapasitas menjadi 50%.

“Penyesuaian kapasitas di mal untuk dine in menjadi 50%.” Kata luhut dalam konferensi pers. Sementara untuk jam operasional juga dilakukan penyesuaian dari jam 20.00 menjadi hingga jam 21.00.

Hal ini dilakukan mengingat adanya perkembangan perbaikan dalam sejumlah indikator penanganan Covid – 19.

“Berdasarkan indeks komposit mobilitas, peningkatan mobilitas berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, berbagai penyesuaian tetap dilakukan secara gradual,” katanya.

Adapun dari data Peduli Lindungi, jumlah screening untuk di pusat perbelanjaan dan lainnya per 29 Agustus sudah mencapai 13,6 juta.

Dari angka screning tersebut, 26 ribu di antaranya di tolak masuk karena merukana kategori merah alias tak memenuhi syarat.

Untuk itu lah, diharapkan orang – orang yang belum memenuhi syarat berpergain diharapkan bisa mengurangi mobilitas. Jika tidak, akan dilakukan tindakan hingga isolasi di tempat terpusat.

“Jika orang-orang ini masih memaksa, maka mereka akan langsung diisolasi di tempat terpusat,” kata Luhut.

Pemerintah Akan Stop Kasih Vaksin Gratis Untuk Orang Kaya

Pemerintah Akan Stop Kasih Vaksin Gratis Untuk Orang Kaya

Pemerintah tidak lagi memberikan jatah vaksin gratis tahun depan untuk orang kaya dan tergolong mampu. Hal ini diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandajaitan.

Menurutnya, saat ini 52 juta orang setidaknya sudah aman secara ekonomi atau masuk dalam kelas menengah.

Jumlahnya ini akan terus berkembang tahun ke tahun. Bahkan, dia menyebut bisa saha ada 100 juta orang kaya di Indonesia tahun depan.

“Tahun depan nggak mau lagi kita memvaksin orang menengah ke atas yang jumlahnya mungkin lebih dari 100 juta itu,” ungkap Luhut dalam acara Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan, yang disiarkan melalui YouTube Farmalkes TV, Senin 30 Agustus 2021.

Luhut mengatakan memang kelas menengah di Indonesia ini tumbuh dengan cepat. “Kelas menengah ini tumbuh lebih cepat dari kelompok lain,” ungkapnya.

Sejalan dengan pernyataan Luhut, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah membeberkan rencana vaksinasi mandiri atau berbayar.

Rencana vaksin berbayar itu akan dijalankan mulai tahun depan dan akan diberlakukan untuk masyarakat yahng mampu alias orang kaya demi mempercepat program vaksinasi Covid – 19.

Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani saat memaparkan Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Umum Fraksi atau RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya.

“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN, juga untuk tahun depan ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 24 Agustus 2021.

Di sisi lain, Luhut menyatakan Indonesia sendiri sedang berusaha memenuhi kebutuhan vaksin dengan produksi dalam negeri. Seperti apa rencananya?

Luhut juga menyatakan sudah ada perusahaan lokal yang melakukan kerja sama produksi Vaksin dengan China. Perusahaan tersebut adalah PT Etana Biotechnologies.

Menurutnya vaksin dengan platform MRNA akan diproduksi Etana dengan perusahaan asal China. Jika sebelumnya, Luhut mengatakan produksi vaksin dilakukan pada bulan April, kini dia mengatakan vaksin itu akan diproduksi Juli tahun depan.

“Ini ada Etana, dia kerja sama dengan China. Dengan platform mRNA, mereka akan produksi Juli tahun depan,” papar Luhut.

Luhut menjabarkan ada 70 juta dosis vaksin yang akan diproduksi Etana. Namun, sebenarnya Luhut meminta Etana dan perusahaan China bisa memproduksi hingga 100 juta dosis vaksin.

Pasalnya, ia mengatakan vaksin dari Etana pasti akan dibeli pemerintah. Tiap tahunnya, menurut Luhut pemerintah mungkin akan butuh 200 juta dosis vaksin untuk disuntikkan ke masyarakat.

“Jumlahnya 70 juta dosis. Tapi, saya minta 100 juta, ini saya bilang pemerintah pasti beli. Jadi apa yang saya katakan tiap tahun ini vaksin akan disuntik ke 200 juta orang,” ungkap Luhut.

Lalu, Etana Biotech akan bekerja sama dengan perusahaan asal China Walfax Abogen. Vaksin yang diproduksi bernama ARCiv.

Perkembangan terakhir, vaksin ini sedang dalam tahap uji klinik fase 3 dan sedang dipersiapkan sarana produksi untuk proses transfer teknologi.

Selain Etana, ada juga beberapa perusahaan lainnya dalam paparan Luhut yang akan memproduksi vaksin di dalam negeri.

Mulai dari PT Kalbio Global Medica, PT Combiphar Dong-A Indonesia, PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, dan PT Bio Farma.

Pemerintah Berhutang Rp 4 T Ke Bulog, Untuk Apa?

Pemerintah Berhutang Rp 4 T Ke Bulog, Untuk Apa?

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengungkapkan, pemerintah memiliki utang kepada Perum Badan Usaha Logistik atau Bulog yang hampir menyentuh angka Rp 4 Triliun.

Utang ini, terkait dengan pengadaan bahan pokok melalui impor yang ditugaskan kepada Perum Bulog.

Misalnya, ada disposal impor beras sebanyak 20 ribu ton yang hingga saat ini belum ada pembayaran dari pemerintah.

Negara punya utang ke kita Rp 173 milar dari itu, sampai saat ini belum selesai, kemudian pembayaran bencana alam yang tahun lalu sama PPKM,” ujar Buwas.

Hal ini ia katakan di depan Komisi IV DPR RI saat melakukan rapat dengar pendapat di hari Senin 30 Agustus 2021.

“Nah ini juga kita belum terbayar yang sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp 4 triliun belum terbayar,” kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.

Buwas mengtakan, utang tersebut berasal dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk pengadaan beras yang mayoritas berasal dari impor.

Beras tersebut masuk ke dalam cadangan beras pemerintah atau CBP yang penyalurannya berada di bawah kendali perizinan pemerintah.

“Karena ini beras CBP dulu penugasannya adalah pemerintah. Kita impor juga penugasannya pemerintah untuk CBP tapi setelah itu tidak digunakan. Nah kita melaporkan tentunya dengan situasi, kondisi, kualitas ya karena ini ada yang dari 2018, pengadaan ada yang dari dalam negeri tapi sebagian besar adalah pengadaan impor yang tersisa sekarang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Buwas, pemerintah juga masih mengutang terkait penugasan impor dalam rangka cadangan stabilitas harga pangan atau CSHP gula.

Padahal, Buwas menyebut, Perum Bulog menggunakan dana pinjaman dengan bunga komersial dalam menjalani tugas impor dari pemerintah.

Karena utang yang belum terlunasi, Buwas mengatakan, selama ini Bulog cenderung mengalami kerugian. Terhitung sudah tiga tahun lebih maka stok beras itu mengalami penurunan mutu.

“Sementara kalau kita hitung-hitungannya kita rugi terus. Jadi kalau soal kerugian ini memang rugi. Sekarang ini yang disposal 20 ribu ton yang lalu itu sampai hari ini belum ada pembayarannya,” ujarnya.

Mantan kepala BNN ini juga melihat Perum Bulog juga mendapatkan kerugian dalam perawatan bahan – bahan pokok yang diimpor. Sebab, karena tidak terpakai, maka bahan pokok tersebut perlu dirawat dan disimpan yang biayanya cukup tinggi.

Pihaknya pun lalu meminta agar pemerintah segera melunasi utang tersebut dan mencari jalan solusi atas permasalahan ini.

Buwas mengatakan, sudah melakukan tiga kali rakortas dan berkirim surat kepada Kementrian Perdagangan, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementrian Keuangan agar segera diberi keputusan.

Tak cukup sampai di situ, ia pun menawarkan beras lama yang sudah dilakukan perawatan Kementrian Perindustrian dan Kementrian Pertanian untuk menangani hal tersebut. “Sehingga ini kita tidak mau mengambil risiko,” papar Buwas.

Wilayah Ini Juga Turun ke PPKM Level 3, Pertanda Baik?

Wilayah Ini Juga Turun ke PPKM Level 3, Pertanda Baik?

Pemerintah sudah mengumumkan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali.

Ada perpanjangan hingga 6 September namun ditetapkan level mulai dari 4, 3, sampai dengan 2. Presiden Joko Widodo menyebutkan ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan level PPKM ini. Hal ini karena mulai menurunnya kasus positif di wilayah tersebut.

“Untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk level 3, yakni Malang Raya, dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya, Malang Raya dan Solo Raya,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual, Senin 30 Agustus 2021.

Ia menyebutkan, untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2 sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik, level 4dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota.

Adapun untuk wilayah Jawa Bali, untuk PPKM level 3 terdapat penambahan wilayah dari 67 menjadi 76 kabupaten atau kota.

Level 3 dari 27 kabupaten atau kota menjadi 10 kabupaten atau kota. Penurunan beberapa wilayah dari level 4 menjadi level 3, kata Jokowi merupakan hasil perbaikan perkembangan penanganan kasus Covid – 19 di sejumlah wilayah.

Perbaikan terjadi pada angka positivity rate, keterisian rumah sakit, hingga angka BOR nasional. “Tingkat positive rate terus menurun dalam 7 hari terakhir, tingkat keterisian RS untuk kasus covid semakin membaik, rata-rata BOR nasional sudah berada di sekitar 27%” kata Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menguungkapkan jika kondisi perekonomian nasional mulai pulih dengan cepat.

Bahkan di luar dugaan pemerintah. “Pemulihan yang cepat tercermin dari survei Mandiri Institute yang menunjukkan peningkatan indeks belanja dan kunjungan ke tempat belanja di Jawa Bali,” jelasnya.

Selain itu pemulihan juga terlihat dari mobilitas masyarakat untuk kegiatan ritel dan rekreasi yang meningkat.

“Berbagai perkembangan baik yang kita capai harus kita syukuri bersama, namun kita semua harus kembali waspada karena masih banyak negara lain di dunia ini masih menghadapi peningkatan kasus yang tinggi,” tutur Luhut.

“Pemerintah memutuskan, mulai tanggal 31 Agustus-6 September 2021, untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke level 3 minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya, berhasil ke level 2,” ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 30 Agustus 2021.

Sejak 21 Juli lalu, PPKM Level 4,3,2,1 di wilayah Jawa-Bali sudah diperpanjang hingga tujuh kali. Pemerintah melakukan evaluasi setiap sepekan sekali. Berdasarkan penilaian asesemen dalam evaluasi tersebut, suatu daerah bisa naik turun level tergantung kondisi wilayah masing-masing.

Buwas Buka Suara Mengenai Beras Bansos Berkutu

Buwas Buka Suara Mengenai Beras Bansos Berkutu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan soal beras bantuan sosial (bansos) yang tak layak konsumsi saat rapat dengan Komisi IV DPR RI hari ini, Senin 30 Agustrus 2021.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso mengaku beras yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras baru dari pengadaan tahun 2021. Pihaknya memberlakukan sistem pengecekan rice to rice, sehingga mustahil ditemukan beras berkutu atau bau.

“Kalau rice to rice itu tidak mungkin ada kutu, bau dan lain-lain sebagainya karena itu sudah melalui proses standar. Nah sistem yang kita gunakan kemarin, rata-rata beras baru pengadaan tahun ini, karena untuk kecepatan dan kita tidak sempat lagi mengeluarkan beras-beras yang lama, memang nggak mungkin. Apalagi beras yang tahun 2018-2019 itu tidak mungkin karena itu sudah terlalu lama,” kata Buwas saat dihujani pertanyaan anggota dewan.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan, temuan beras di lapangan salah satunya di Banten belum sampai ke tangan masyarakat alias belum dibagikan.

“Dan sebenarnya beras itu belum dibagikan, karena itu pengiriman 464 paket yang diterima di kelurahan dan sebagian kena hujan pada saat drop di gudang sehingga disisihkan, tidak disalurkan dan itu segera diganti,” jelasnya.

Dia mengatakan, Bulog selama ini telah memiliki mekanisme yang sesuai dengan mengecek kualitas saat pengemasan. Setelah itu berlanjut pada distribusi ke gudang dan diperiksa kembali oleh petugas hingga dibuat berita acara.

“Begitu berangkat tanggung jawab di transporter bukan di Bulog. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab karena kita kontrol di sana. Nah yang kemarin terjadi itu tanggung jawab transporter tapi bagaimanapun juga karena itu kerusakan yang harus kita ganti makanya Bulog segera mengganti dan kita charge ke transporter,” bebernya.

Dia menegaskan, mekanisme tersebut sudah berjalan sejak dulu mengingat Bulog juga pernah menyediakan beras bansos 450 ribu ton ke seluruh Indonesia. Buwas mengatakan, saat itu tak ada masalah apapun.

“Kemarin juga mitra kita di Pandeglang itu dicek di oleh Menteri PMK, mitra penggilingan untuk PPKM dan itu clear. Dan sekarang sedang ada audit dan minta evaluasi kepolisian di mana letak kesalahannya,” sambungnya.

Terkait penerima bantuan, Buwas mengklaim sudah sesuai dan tepat sasaran hingga ke pelosok Indonesia. Hanya saja terdapat permasalahan mengenai perubahan data penerima dan diakuinya menjadi hambatan kecil.

“Tapi pendistribusian dengan sistem ini bahkan yang di daerah pedalaman Papua, Kalimantan, Sumatera, Aceh termasuk Sulawesi kita jangkau dan tidak ada yang tidak terjangkau,” imbuh Buwas. Bahkan di beberapa tempat juga terdapat beberapa hambatan untuk mendistribusikan bonus slot online gratis kepada masyarakat Indonesia yang gemar bermain judi online dengan uang asli.

Hal itu didukung dengan distributor yang terpercaya baik dari swasta dan negeri yang memiliki sistem dan jaringan di seluruh Indonesia. Distributor tersebut memastikan penerima dengan data sesuai.

“Kalau orangnya ini salah tidak sesuai dengan data maka tidak akan diserahkan. Itu yang sedikit menghambat kelancaran tapi tepat sasaran. Nah ini kita evaluasi terus kalau sistem ini terbangun dan rutinitas maka program bantuan apa saja oleh pemerintah itu bisa kita salurkan dengan baik. Saya ingin DPR melihat dan menilai mana celah kebocoran, kualitas, kecepatan dan kesesuaian itu harus,” tandasnya.