Pemerintah Berhutang Rp 4 T Ke Bulog, Untuk Apa?

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengungkapkan, pemerintah memiliki utang kepada Perum Badan Usaha Logistik atau Bulog yang hampir menyentuh angka Rp 4 Triliun.

Utang ini, terkait dengan pengadaan bahan pokok melalui impor yang ditugaskan kepada Perum Bulog.

Misalnya, ada disposal impor beras sebanyak 20 ribu ton yang hingga saat ini belum ada pembayaran dari pemerintah.

Negara punya utang ke kita Rp 173 milar dari itu, sampai saat ini belum selesai, kemudian pembayaran bencana alam yang tahun lalu sama PPKM,” ujar Buwas.

Hal ini ia katakan di depan Komisi IV DPR RI saat melakukan rapat dengar pendapat di hari Senin 30 Agustus 2021.

“Nah ini juga kita belum terbayar yang sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp 4 triliun belum terbayar,” kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.

Buwas mengtakan, utang tersebut berasal dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk pengadaan beras yang mayoritas berasal dari impor.

Beras tersebut masuk ke dalam cadangan beras pemerintah atau CBP yang penyalurannya berada di bawah kendali perizinan pemerintah.

“Karena ini beras CBP dulu penugasannya adalah pemerintah. Kita impor juga penugasannya pemerintah untuk CBP tapi setelah itu tidak digunakan. Nah kita melaporkan tentunya dengan situasi, kondisi, kualitas ya karena ini ada yang dari 2018, pengadaan ada yang dari dalam negeri tapi sebagian besar adalah pengadaan impor yang tersisa sekarang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Buwas, pemerintah juga masih mengutang terkait penugasan impor dalam rangka cadangan stabilitas harga pangan atau CSHP gula.

Padahal, Buwas menyebut, Perum Bulog menggunakan dana pinjaman dengan bunga komersial dalam menjalani tugas impor dari pemerintah.

Karena utang yang belum terlunasi, Buwas mengatakan, selama ini Bulog cenderung mengalami kerugian. Terhitung sudah tiga tahun lebih maka stok beras itu mengalami penurunan mutu.

“Sementara kalau kita hitung-hitungannya kita rugi terus. Jadi kalau soal kerugian ini memang rugi. Sekarang ini yang disposal 20 ribu ton yang lalu itu sampai hari ini belum ada pembayarannya,” ujarnya.

Mantan kepala BNN ini juga melihat Perum Bulog juga mendapatkan kerugian dalam perawatan bahan – bahan pokok yang diimpor. Sebab, karena tidak terpakai, maka bahan pokok tersebut perlu dirawat dan disimpan yang biayanya cukup tinggi.

Pihaknya pun lalu meminta agar pemerintah segera melunasi utang tersebut dan mencari jalan solusi atas permasalahan ini.

Buwas mengatakan, sudah melakukan tiga kali rakortas dan berkirim surat kepada Kementrian Perdagangan, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementrian Keuangan agar segera diberi keputusan.

Tak cukup sampai di situ, ia pun menawarkan beras lama yang sudah dilakukan perawatan Kementrian Perindustrian dan Kementrian Pertanian untuk menangani hal tersebut. “Sehingga ini kita tidak mau mengambil risiko,” papar Buwas.